RAZIA PENERTIBAN

Penambang Emas Panik

11 March 2013, 08:58
0 komentar | Dibaca: 912
penambangan emas
Puluhan ekskavator di lokasi penambangan emas Kabupaten Sijunjung (Foto: HaluanMedia.com)

Beredar informasi, hari Senin (11/3) ini akan ada razia besar-besaran terhadap tambang emas ilegal. Penambang emas pun panik. Tak mau menanggung resiko kerugian besar, penambang emas pun me­narik ekskavator dari lokasi tam­bang dan menyembunyikannya ke lokasi aman.

SIJUNJUNG, HALUAN MEDIA — Ribut-ribut soal tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Hari, Kecama­tan Sangir, Solok Selatan, berdam­pak luas hingga ke Kabupaten Sijunjung. Pelaku tambang emas di daerah Lansek Manih ini panik, menyusul adanya kabar hari Senin (11/3) ini akan ada razia besar-besaran terhadap aktifitas tambang emas ilegal. Puluhan ekskavator pun menghilang.

“Ada kabar beredar, Senin ini akan ada razia besar-besaran penertiban tambang ilegal. Kapolda akan turun ke Sijunjung. Sehingga mereka ada yang berusaha meng­hilang­kan barangbukti dengan membawa PC (ekskavator) ke luar daerah untuk beberapa saat,” kata Buyung Lemo (45), warga Nagari Muaro yang biasa dipanggil Bule.

Menghilangnya ekskavator dari lokasi tambang juga ditandai dengan minimnya antrean pengisian jerigen solar untuk operasional ekskavator di beberapa SPBU yang ada di Sijunjung, seperti SPBU Jalan Lintas Sumatera Muaro Bodi, SPBU Kumanis dan SPBU milik Pemkab Sijunjung di Simpang Pangeran.

Kabar akan adanya razia tambang ilegal hari ini oleh Kapolda Sumbar di Sijunjung ketika dikon­firmasikan kepada PAUR Humas Polres Sijunjung, Ipda Guzirwan, yang bersangkutan belum dapat menjawab tentang kepastian hal itu. “ Nantilah kita lihat pastinya, saya belum dapat informasi,” kata Ipda Guzirwan.

Panik dan Semua Izin Berakhir

Sementara itu di beberapa titik ditemukan ekskavator yang sudah siaga dan siap meluncur, untuk menghindari razia yang berke­mungkinan pada hari ini akan dilaksanakan. Beberapa pelaku tambang mengatakan, bahwa mere­ka perlu melakukan langkah antisipasi. “Kan sudah lama tak ada razia besar-besaran. Ini perlu diantisipasi. Makanya perlu menyelamatkan ekskavator lebih awal,” katanya.

Dinas Petambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Sijunjung, melalui Kabid Pertambangan Umum, Benni Mapanta mengata­kan Senin (11/3), semua Izin Pertam­bangan Rakyat (IPR) yang tinggal hanya 5 buah izin berakhir. Tidak ada lagi perpanjangan izin.

“Tidak ada lagi perpanjangan izin, didasarkan atas aturan Perbup dan PP yang mengatur pertam­bangan. Saat ini saja sudah antre permohonan perpanjangan izin sebanyak 137 izin tambang. Kita tidak mau gegabah bahkan menda­hului aturan, makanya dengan 5 IPR yang berakhirnya hari ini berarti tidak ada lagi kegiatan penam­bangan yang legal,” katanya.

Benni juga menjelaskan dan membenarkan bahwa kegiatan penambangan yang berjalan umum­nya ilegal, namun Distamben tidak punya wewenang penegakan hukum atasnya. “Meski kita sadari, dan tidak menutup mata bahwa kebanyakan penambangan emas yang ada sudah tidak mengantongi izin. Namun, tentu tidak serta merta penghentiannya kita yang lakukan, ini permasalahan hukum. Namun secara data dan sosialisasi anti illegal minning, kita siap,” kata Benni.

Ditindak atau Difasilitasi

Tokoh politik muda asal Kabu­paten Sijunjung, Indra Jaya, SH menyikapi permasalahan pertam­bangan emas yang tak kunjung ada jalan keluar, ia mendesak peme­rintah untuk segera dan menda­hulukan pembahasan peraturan aktifitas penambangan di Kabu­paten Sijunjung melalui DPRD.

“Tidak akan kunjung aman, jika masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan pertam­bangan jika tidak diikat dengan aturan yang jelas. Permasa­lahannya aturan yang jelas dan mengikat itu kan belum ada. Oleh karena itu segeralah, anggota DPRD untuk menomor­satukan pembahasan aturan pertam­bangan ini, khusus­nya emas yang ternyata mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi jika diatur, bahkan penda­patan asli daerah pun meningkat. Atau, segera tindak dengan tanpa tebang pilih,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabu­paten Sijun­jung tersebut.

Kapolres Sijunjung, AKBP. Sugeng Riyadi, SIk, MH MSi dalam satu kesempatan menuturkan bahwa semua pihak harus dilibat­kan dalam mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat, pertamba­ngan emas khususnya. “Khususnya penambangan emas. Nantilah urusan legal tidak legalnya. Semua pihak harus dilibatkan dalam aturan, masyarakat dengan tokoh adatnya, pemerintah dengan kajian teknisnya. Kalau tidak, 10 kali ganti kepemimpinan, baik Bupati dan Kapolres pun masalah penam­bangan emas tidak akan kunjung ada jalan keluarnya,” kata AKBP Sugeng Riyadi. (h/cw-eep)

BACA JUGA :

No related posts.