TAMBANG ILEGAL MEMBAHAYAKAN

Batang Hari Tercemar Merkuri

14 February 2013, 12:00
0 komentar | Dibaca: 459
sungai batang hari
Sungai Batang Hari (Foto: HaluanMedia.com)

Penambangan emas sepanjang aliran Batang Hari sangat membahayakan. Merkuri yang digunakan untuk mengurai serbuk emas sudah mencemari sungai tersebut. Kesehatan masyarakat sekitar terancam.

PADANG, HALUAN MEDIA — Aktivitas penambangan emas yang terjadi di Solok Selatan dan Dharmasraya mengakibatkan air Batang Hari menjadi tercemar. Hal ini disebabkan para penambang menggunakan merkuri untuk mengurai serbuk-serbuk emas dari pasir sungai.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Sumbar Asrizal Asnan saat hearing bersama Komisi III DPRD Sumbar, Rabu (13/2).

Lebih lanjut Asrizal menga­ta­kan, enam titik permanen yang d­i­teliti pihaknya setiap tahun di So­lok Selatan dan Dharmasraya, me­nun­jukkan kadar merkuri yang tinggi.

“Dampaknya akan sangat ber­ba­haya bagi hewan dan tumbuhan yang hidup di sepanjang aliran su­ngai. Bahkan, kesehatan masya­ra­kat sekitar juga terancam,” katanya.

Keracunan merkuri bisa menga­kibatkan kerusakan permanen pada otak, sistem saraf, paru-paru, usus, ginjal, dan bahkan kematian.

Sekretaris Dinas ESDM Sumbar, Benni Azhar, menyebutkan jumlah kegiatan tambang yang memiliki izin di Solok Selatan hanya 33 perusahaan. Sementara di Dhar­masraya jumlahnya 22 perusahaan.

“Namun realita di lapangan, aktivitas penambangan dilakukan ribuan perahu dompeng di sepanjang aliran Batang Hari. Bahkan, khusus untuk Dharmasraya, tak ada satupun izin untuk penambangan emas. Yang ada hanya untuk batu bara dan sirtukil,” terangnya.

Selain itu, perusahaan yang mempunyai izin itu malah banyak yag menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Dika­takan Benni, salah satunya peru­sahaan Geominex Solok Selatan dan Geominex Sapek. Kedua peru­sahaan itu hanya diizinkan memakai kapal keruk, tapi mereka malah meng­gunakan eksavator. Padahal izin lingkungan untuk penge­rukan tidak ada.

Untuk mengatasi hal ini, menu­rut Benni, tahun 2012 lalu, gubernur sudah menyurati sejumlah kepala daerah agar meninjau ulang peri­zinan tambang tersebut. Karena mereka yag mengeluarkan izin. Namun langkah kongkrit hingga kini belum juga terlihat.

Untuk itu, sejumlah anggota dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Arkadius Dt Intan Bano, mendesak pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk me­ngatasi persoalan itu.

“Karena masalah ini sangat kom­plek, seharusnya melibatkan semua SKPD terkait, seperti Ba­pedalda, ESDM, Kehutanan, PSDA dan Satpol PP. diharapkan peme­rintah menga­jukan anggarn untuk menunjang unit kerja ini. Jadi, bisa kita bahas pada APBD Peru­bahan nanti,” ucapnya.

Gagal Atasi Tambang Ilegal

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Yulman Hadi me­nga­takan, razia tambang emas ilegal yang digelar Ditreskrimsus Polda Sumbar di Kabupaten Solok Selatan (Solsel) merupakan bukti kegagalan pemerintah mengawasi keberadaan tambang liar itu dari awal.

“Bukan jumlah ekskavatornya yang dipermasalahkan. Namun penambangan ilegalnya. Harusnya penambangan ilegal ini bisa dike­tahui sejak awal,” katanya.

Kepala daerah, kata Yulman Hadi harus bertindak tegas terha­dap penambang ilegal ini. Termasuk juga menyediakan aturan yang jelas bagi penambangan hasil bumi ini.

“Pemangku jabatan harus mela­kukan penertiban sehingga mengu­rangi resiko dampak lingkungan penambangan ini,” katanya.

Dalam aturannya nanti, harus ada sinergi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penambangan tersebut sehingga tidak timbul aksi anarkis. Melalui aturan ini juga, tambah Yulman, turut memuat analisis dampak lingkungan (amdal) yang dilakukan. Termasuk juga luas areal yang bisa digunakan. Aturan ini juga mencakup untuk pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga tidak saling tuding.

“Jangan sampai ketika me­nemukan kasus penambangan liar, beberapa pihak mengelak dan menuduh pihak lain yang lebih bertanggung jawab,” katanya. (h/cw-eni/met)

BACA JUGA :