Pengawasan Upah Minimum Propinsi Lemah

09 November 2012, 13:22
0 komentar | Dibaca: 714
Pengawasan Upah Minimun Propinsi lemah
Upah Minimum Propinsi (Ilustrasi/HaluanMedia.com)

PADANG, HALUAN – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumbar 2012 telah ditetapkan Rp1.350.000. Namun diperkirakan UMP masih belum akan diterapkan di sebagian besar usaha kecil dan menengah di Sumatera Barat karena lemahnya pengawasan.

Pengawasan yang lemah, diakui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Sumbar, Nelly, dise­babkan oleh jumlah tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan perusahaan yang ada di Sumbar.

Saat ini, katanya hanya ada 30 orang pengawas, termasuk secara struktural, yang akan mengawasi sekitar 3.000 peru­sahaan yang ada di Sumbar.

“Pengawasan UMP belum begitu maksimal. Jumlah petugas pengawas tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang ada. Selain itu tidak semua kota/kabupaten yang memiliki tim pengawas. Tim yang ada pun banyak yang juga termasuk pejabat struktural misalnya kepala bidang,” kata Nelly saat sosialisasi UMP Rabu (7/11) kemarin.

Selain itu, katanya, minimnya tenaga pengawas juga kerap diakibatkan pengawas yang pindah ke bidang atau instansi lain.

Namun demikian, lanjut Nelly, Disnakertrans telah memberikan teguran kepada sekitar 50 perusahaan yang tidak mematuhi UMP.

“Disnakertrans memiliki legitimasi dan kewenangan untuk meminta buku upah,” pung­kasnya.

Dilihat dari skalanya, saat ini ada 2.792 perusahaan kecil di Sumbar. Sementara peru­sahaan sedang atau menengah sebanyak 324, dan 158 peru­sahaan besar.

“Sumbar sangat butuh pe­nam­bahan tenaga pengawas. Idealnya satu kota/kabupaten minimun dua orang pengawas. Tergantung kota/kabupaten dan banyaknya perusahaan di sana,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Kon­federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Arsukman Edi meminta pihak pemerintah kabupaten dan kota tetap melakukan pengawasan terhadap UMP yang telah dite­tapkan Gubernur Sumbar.

UMP yang ditetapkan ber­dasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-781-2012 tentang Penetapan UMP sebesar Rp1.350.000/bulan atau me­ngalami kenaikan 17,14 persen dari tahun sebelumnya.

Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota, khususnya yang belum punya tenaga penga­was jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengawal penerapan UMP oleh perusahaan di wilayah masing-masing.

Penangguhan

Terkait banyaknya usaha kecil yang terancama pidana karena tidak menjalankan UMP sesuai aturan, Nelly mengatakan, pelaku usaha bisa mengajukan permohonan penangguhan kepa­da Gubernur Sumbar minimal 10 hari sebelum UMP diberlakukan dengan masa penangguhan mak­simal 12 bulan.

Persyaratan mengajukan penangguhan  yakni naskah asli kesepakatan perusahaan dan buruh, laporan perusahaan,  neraca rugi laba, salinan akte pendirian perusahaan, dan data upah menurut jumlah pekerja yang dimohonkan penangguhan upah minimun, serta perkem­bangan dan rencana produksi untuk dua tahun.

Selain itu, bagi perusahaan yang telah menetapkan gaji buruh di atas UMP, ditegaskan Nelly, dilarang untuk menu­runkannya.

“Bagi pekerja kita harapkan da­pat meningkatkan kinerja dan pro­fesionalitasnya. Sementara peru­sahaan juga diminta untuk  meme­nuhi ketentuan UMP yang berlaku. Bagi yang sudah mampu membayar diatas UMP dilarang menu­runkannya,” tutupnya.  (h/dla/zal)

BACA JUGA :