KERUGIAN NEGARA Rp 1,7 MILIAR

Hendriyanto Ketua KPU Batam Dinilai Lalai

22 May 2013, 13:10
0 komentar | Dibaca: 679
ketua kpu batam
Sidang Perdana Hendriyanto Ketua KPU Batam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang (Foto: HaluanMedia.com)

TANJUNGPINANG , HALUAN MEDIA -  Ketua KPU Batam, Hendriyanto dinilai lalai dalam tanggungjawabnya sebagai pengguna anggaran (PA), berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006,  sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang sistim pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU),  Pofrizal, SH dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hiba dari Pemko Batam ke KPU sebagai belanja penyelengaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2011-2016, dengan terdakwa Hendriyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang,  Selasa (21/5) sekitar pukul 17.25 WIB.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU ini, dipimpin Ketua majelis hakim Jarihat Simarmata, SH MH dan didampingi dua hakim anggota yakni Iwan Irawan SH dan Jonni Gultom SH MH selaku hakim Adhoc.

Dalam dakwaannya, JPU menilai terdakwa Hendriyanto selaku Ketua KPU Batam, terbukti bersalah karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan dana hibah dari Pemerintah Kota Batam ke KPU, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar.

Disebutkan bahwa, dari 14 kegiatan KPU Batam yang dilakukan mantan Sekretaris KPU, Syarifuddin Hasibuan dan mantan Bendahara KPU, Dedi Saputra tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatakan kerugiaan negara hingga mencapai Rp1,7 miliar lebih.

“Ini merupakan sebuah kelalaian saudara terdakwa, dalam tanggungjawabnya sebagai Ketua KPU sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Permendagri nonor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang sistim pengelolaan keuangan daerah,” ungkap JPU, Pofrizal.

Atas dakwaan yang dibacakan JPU, terdakwa Hendriyanto yang didampingi Penasehat Hukum (PH) Bastari Majid, menyatakan tidak keberatan serta tidak melakukan eksespsi atas dakwaan JPU, dan meminta majelis hakim untuk langsung melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi dalam perkara yang didakwakan.

Sementara itu, dalam dakwaan primer terdakwa Hendriyanto dikenai pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999, atau dakwaan subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas tidak adanya eksepsi dari terdakwa Hendriyanto dan PH-nya, Majelis Hakim meminta kepada JPU, agar dapat menghadirkan sejumlah saksi pada sidang minggu depan.

“Sidang ditunda dan kembali digelar, Selasa (28/5) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi,” tutup Ketua Majelis Hakim, Jarihat Simarmata. (cw72)

BACA JUGA :

No related posts.