KEJARI PERIKSA 8 ORANG

Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Terusan

17 January 2013, 09:25
0 komentar | Dibaca: 676
Proyek Jembatan Terusan di Tanjungpinang (Foto: HaluanMedia.com)

TANJUNGPINANG, HALUAN MEDIA – Sampai kemarin, Rabu (16/1), Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sudah memeriksa delapan orang terkait proyek pembangunan Jembatan Terusan di Tanjungpinang. Diduga, ada tindak pidana korupsi dalam proyek multiyears yang dimulai tahun 2010 dengan pagu anggaran Rp34,101,926,000 itu.

Di antara delapan orang itu, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang, Adnan serta Kepala Dinas PU aktif, Yuswandi.

“Sampai hari ini, kita sudah memanggil delapan orang untuk memberikan keterangan terkait proyek tersebut,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang, Saidul Rusli Nasutuion.

Namun, Saidul enggan menyebutkan nama-nama orang yang sudah diperiksa terkait dugaan korupsi dalam kasus ini. Namun, dia memastikan, kedelapan orang yang diperiksa memiliki peran penting dan sangat mengetahui persis proyek pembangunan Jembatan Terusan.

“Saat ini, prosesnya masih tahap lidik. Belum masuk ke penyidikan,” kata Saidul lagi.

Kata Saidul, Tim Penyidik Kejari Tanjungpinang sudah bekerja sejak 2 Januari 2013. Saat ini tim tengah mengumpulkan data-data. Jika sudah lengkap, akan diketahui apakah kecurigaan adanya tindak pidana korupsi terbukti atau tidak.

Informasi yang dihimpun, pemeriksaan ini dilakukan karena ditemukan adanya uang senilai Rp3,8 miliar yang mengendap karena pekerjaan tersebut tidak diselesaikan oleh pihak kontraktor. Atas hal itu, Tim Penyidik Kejari Tanjungpinang memanggil Adnan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pelaksana Kegiatan dan PPTK dan Yuswandi. Setelah itu, baru dilakukan pemanggilan terhadap pihak kontraktor yakni PT Istaka Karya.

Seperti diketahui, hingga saat ini, uang senilai Rp3,8 miliar tersebut belum dikembalikan. Padahal kontraktor tersebut sudah diputus kontraknya oleh Dinas PU Kota Tanjungpinang pada tahun 2010. Kemudian, pada proyek ini juga ditemukan kejanggalan. Yakni telah terjadi perubahan desain sepihak tanpa melakukan perubahan peraturan daerah (perda) yang diduga menguntungkan pihak lain.

Sebelumnya, DPRD Kota Tanjungpinang juga sudah mengancam akan mempidanakan Dinas PU Kota Tanjungpinang karena belum ada laporan uang Rp3,8 miliar itu.

“Dewan akan mempidanakan Dinas PU. Karena, secara teknis, anggaran dan hukum, Dinas PU harus bertanggung jawab terhadap sisa uang proyek pada Jembatan Terusan yang dikerjakan kontraktor bermasalah yakni PT Istaka Karya sebanyak Rp3,8 miliar,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, RME Mansur Razak beberapa waktu lalu.

Menurut Razak, Dinas PU tidak serius menangani masalah ini. Bahkan, langkah hukum yang akan diambil PU, dengan mempidanakan PT Istaka Karya dinilai hanyalah isapan jempol belaka.

“Kenapa perusahaan yang sudah pailit dimenangkan Dinas PU dan pelaksanaannya jadi terbengkalai. Setelah dieksekusi, mereka diputus kontrak dan menender ulang kembali proyek jembatan terusan itu tanpa dikoordinasikan dibahas bersama dewan,” kata Mansur.

Diterangkan, setelah sekian lama masalah ini mengendap, Dinas PU akhirnya kasak-kusuk serta membuat pernyataan di media massa, mengancam PT Istaka Karya akan dipidanakan. Menurut Razak, langkah itu sudah terlambat. Karena kontruksi pembangunan proyek itu sudah berubah dari beton ke rangka baja.

“Kami tidak berurusan dengan Istaka Karya. Dinas PU yang wajib bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, apabila target waktu yang kami berikan itu tidak direspon cepat oleh Dinas PU, maka akan kami pidanakan mereka (Dinas PU),” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Kota Tanjungpinang, Catry Jintar mengatakan, Dinas PU akan menyerahkan penanganan pengembalian sisa uang proyek senilai Rp3,8 miliar yang belum dikembalikan PT Istaka Karya ke Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang.

Kata dia, langkah itu diambil, agar proses hukum yang akan dilalui sesuai dengan aturan mekanisme yang berlaku.

“Ada tahapan yang mesti kita lakukan, baik dari proses pengiriman surat, hingga masuk ke proses ranah hukum. Yang jelas, kita minta Istaka Karya memiliki itikad baik dengan mengembalikkan segera uang sisa proyek sebanyak Rp3,8 miliar itu,” kata Catry.(rahmat/rudi)

BACA JUGA :