Audit Proyek Jembatan Dompak

26 December 2012, 08:23
0 komentar | Dibaca: 578
Haluan Media : Situs Berita Terbaru & Aktual Padang , Riau dan Kepri | Audit Proyek Jembatan Dompak
Proyek pembangunan Jembatan Dompak (foto: HaluanMedia.com)

TANJUNGPINANG, HALUAN MEDIA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek Jembatan 1 Dompak di Tanjungpinang. Audit BPK dipandang perlu agar persoalan hukum yang menghubungkan Tanjungpinang dengan Dompak itu terang-benderang.

“Kalau saya menyarankan agar BPK yang lakukan audit terhadap hal ini agar terungkap dimana akar permasalahannya. Apabila tidak memenuhi lagi standar kontruksi, itu bisa berbahaya. Karena proses rangka kontruksinya terlalu lama dibiarkan sehingga tidak layak lagi,” kata Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepri, Harry Azhar Azis di Tanjungpinang, baru-baru ini.

Menurut Harry, sangat sayang bila jembatan itu harus direkontruksi ulang karena lamanya kontruksi yang terbengkalai.

Karena itu, perlu dikaji apakah ketidaklayakan kontruksi harus ada perubahan atau dirombak total. Untuk itu, semua pihak dapat mengawasi baik anggota dewan maupun masyarakat umum.

“BPK harus mengaudit untuk mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pembangunan Jembatan 1 Dompak itu. BPK juga harus meyimpulkan bila memang menemukan ada ketidakwajaran,” katanya.

Disinggung soal peluang Pemprov Kepri dalam menghadapi proses hukum terkait perselisihan dengan kontraktor pelaksana proyek Jembatan 1 Dompak, Harry mengatakan, hal itu harus dilihat kontrak perjanjiannya.

“Apabila dalam perjanjian tersebut sudah ada kesepakatan dengan pihak kontraktor, bila mana timbul biaya eskalasi yang menanggung adalah pihak kontraktor. Maka Pemprov Kepri dalam proses hukum ini mempunyai peluang menang. Namun sebaliknya, jika tidak ada, maka posisi Pemprov Kepri akan sulit.

Karena itu, kata dia, pihak DPRD dan juga masyarakat umum boleh mengajukan ke BPK untuk dilakukan pengajian dan audit atas proyek jembatan tersebut.

Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, saat ini kasus jembatan itu dalam proses hukum dan masih berjalan di pengadilan. Karenanya, proyek tersebut belum dapat dilanjutkan.

“Kita tunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan kita follow up terus proses ini. Bila kita salah langkah dari awal maka akan salah semua, kecuali kemarin pihak kontraktor tidak melakukan proses hukum,” ujarnya usai acara peringatan Hari Ibu di Aula Gubernur, Sabtu (22/12).(sut)

BACA JUGA :