KELUHAN MASYARAKAT

Kaji Ulang Izin Indomaret dan Alfamart

05 February 2013, 14:18
0 komentar | Dibaca: 1,278
Haluan Media : Situs Berita Terbaru & Aktual Padang , Riau dan Kepri | Kaji Ulang Izin Indomaret dan Alfamart
Minimarket yang dikembangkan perusahaan ritel besar seperti Indomaret hadir di sejumlah tempat di Kota Pekanbaru, yang dikhawatirkan akan mengganggu pedagang dengan skala kecil. Terlihat gerai Indomaret yang baru buka di Jalan HR Subrantas (Foto: HaluanMedia.com)

PEKANBARU, HALUAN MEDIA – Walikota Pekanbaru diminta mengkaji ulang pemberian izin kepada Indomaret dan Alfamart. Sebab keberadaan kedua perusahaan ritel besar tersebut dinilai mengganggu perekonomian masyarakat, khususnya pedagang dalam skala kecil.

Penegasan itu disampaikan Ketua Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR) H Basrizal Koto, Senin (4/2). Menurut Basko, begitu tokoh masyarakat Riau ini akrab disapa, Kota Pekanbaru belum pantas menjadi target pasar dari kedua perusahaan ritel besar tersebut.

Akibat kehadiran Indomaret dan Alfamart, banyak pedagang kecil terpekik lantaran tak bisa bersaing dalam harga.

“Selaku Ketua IKMR, saya sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Mereka mengeluhkan kehadiran dua gerai itu karena menjual dengan harga yang lebih murah. Apalagi kehadiran dua perusahaan itu sampai ke tingkat kelurahan,” terangnya.

Dibandingkan pelaku usaha kecil, daya saing dua perusahaan gerai tersebut tentu saja tidak berimbang. Hal itu mengingat kedua perusahaan tersebut memiliki modal yang sangat besar dan langsung memiliki akses hingga ke pabrik.

Sedangkan para pedagang kecil atau kaki lima yang notabene bermodalkan usaha pas-pasan, hanya memiliki akses hingga ke tingkat distributor. Akibatnya, terjadi persaingan tidak berimbang dan adil untuk pedagang kecil.

Kekhawatiran pedagang kecil semakin bertambah, karena kehadiaran dua perusahaan itu sampai ke tingkat kelurahan. Sehingga menyebabkan pasar bagi para pedagang kecil terganggu. Karena dengan harga yang lebih murah, masyarakat tentu akan memilih berbelanja di gerai atau toko perusahaan tersebut.

Jika Walikota Pekanbaru tidak mereview izin Indomart dan Alfamart, dikhawatirkan perekonomian masyarakat usaha kecil di Pekanbaru akan terganggu. Jika kondisi ini tidak disikapi segera, maka bukan tidak mungkin masyarakat atau para pedagang kaki lima akan melakukan aksi penyegelan terhadap Indomart dan Alfamart. Meskipun hal itu tidak diinginkan.

“Wako harus bertindak cepat. Saya khawatir persoalan ini semakin membesar. Karena ini menyangkut kelanjutan hidup bagi ribuan pedagang atau pengusaha mikro dan kecil yang tidak menginginkan kondisi ini terus terjadi,” terang Basko.

Basko juga mengharapkan anggota Dewan bersikap peka terhadap hal ini. Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan juga seharusnya ikut merasakan apa yang dikhawatirkan para pedagang kecil tersebut. Menurut Basko, kebijakan dan keberpihakan anggota Dewan terhadap masyarakat, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan para pedagang kecil tersebut. “Bila Dewan mengambil sikap aktif, maka pengaruhnya terhadap kelangsung hidup pedagang kecil akan sangat berpengaruh,” ujarnya.

Di masa Walikota Herman Abdullah, pengajuan izin perusahaan retail dengan kapital besar tersebut pernah ditolak. Karena berdasarkan survei, jika kedua perusahaan tersebut beroperasi, maka akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Kenapa, Walikota Firdaus MT justeru memberi izin.
“Inilah yang harus difikirkan Walikota Pekanbaru, jangan karena percepatan kemajuan Kota Pekanbaru, hak-hak rakyat kecil terabaikan,” tegasnya.

Pekanbaru dinilai belum pantas dijadikan objek target pasar bagi kedua perusahaan tersebut. Jika di Kota Jakarta, Medan usaha mereka jalan dan tidak mendapat perlawanan pedagang mikro, itu dikarenakan secara kapital perekonomian masyarakat di kedua kota tersebut sudah masuk kategori matang.
Persaingan harga pun berlangsung terbuka tanpa ada batas dan monopoli. Para pedagang pun memiliki akses langsung ke pabrik produsen bahan-bahan kebutuhan. Sehingga bisa mendapatkan harga pabrik dan bisa bersaing harga dengan kedua perusahaan tersebut di level retail.

Hal senada juga diungkapkan Nike (21), pemilik toko barang-barang harian. Ia dan pedagang lain mengaku khawatir akan terganggu. Pasalnya, dari sisi tempat saja, dua perusahaan retail itu memang lebih nyaman dibanding ruko atau kedai pedagang. Namun lebih dari itu, harga yang dijual juga lebih murah.
“Kalau dibiarkan, pedagang-pedagang kecil seperti kami-kami ini akan kehilangan pembeli dan berujung pada gulung tikar,” ungkapnya.

Ia juga berharap Wako Pekanbaru mengkaji kembali pemberian izin tersebut. Apalagi Pekanbaru tidak sama halnya dengan Jakarta yang masyarakatnya telah trampil dan berkompeten untuk bersaing.

“Kita kan dalam tahap perkembangan, jika tidak dibina dan diarahkan maka akan banyak pengangguran di Kota Pekanbaru ini,” tuturnya.

Omset Turun
Sementara itu, Andri, pedagang kelontong di Jalan Durian, mengaku omsetnya turun setelah kehadiran gerai Alfamart yang tak jauh dari kedainya. Pasalnya, banyak warga pembeli beralih ke gerai itu.

“Biasanya omset kita dapat memenuhi target per hari. Namun sekarang mulai turun. Bisa mencapai 20 persen dari pendapatan biasa,” akunya.

Ia berharap Pemko Pekanbaru memperhatikan izin lokasi bagi ritel itu, supaya tidak berimbas terhadap pedagang kecil di sekitarnya. “Jika mereka berdiri di tempat seperti kita, jelas persaingan tidak seimbang, kami akan kesulitan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Heri, pedagang harian di Jalan Srikandi. Menurutnya, sebelum dua perusahaan ritel itu hadir, pedagang kecil juga sudah bersaing dengan pusat perbelanjaan yang jumlahnya juga marak. “Dengan hadirnya Alfamart dan Indomart, tentu akan semakin beratnya,” akunya.

“Kalau harga jualnya sama dengan kita, mungkin pedagang kecil masih ada peluang. Tapi kalau harga jualnya lebih murah, pedagang kecil akan semakin terpuruk,” tambahnya.

Dipantau
Walikota Pekanbaru, Firdaus ketika dikonfirmasi terkait hal itu menjelaskan, izin Indomart dan Alfamart telah dikaji sedemikian rupa. Pemko Pekanbaru memberikan standarisasi harga terhadap barang-barang yang dijual di kedua tempat unit usaha tersebut.
“Bahkan kita telah membentuk tim untuk memantau setiap indomart dan alfamart dilapangan, sehingga kami yakin keberadaannya tidak akan mematikan usaha-usaha kecil yang ada di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

Temukan Pelanggaran

Sementara itu, dari kunjungan Komisi II DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Pekanbaru, Senin kemarin, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dinilai dilakukan dua gerai tersebut.

Saat berkunjung ke Kantor Indomaret, rombongan Dewan tidak melihat adanya plang nama. Hal ini dikritik Kepala BPT Pekanbaru, Yusrizal. Menurutnya, seharusnya perusahaan itu sudah memasang plang nama.

“Tapi ini kebijakan Dispenda, karena terkait pajak reklame. Kalau kita hanya mengeluarkan persyaratan izinnya saja,” ungkapnya.

Pihak Indomaret sendiri belum bisa dikonfirmasi, karena pada saat kunjungan berlangsung, unsur pimpinan tidak berada di tempat. Di kantor tersebut hanya diisi para pegawai.

Sementara saat mengunjungi Alfamart di Jalan Sudirman, diketahui gerai itu belum memiliki izin operasional usaha. Terkait hal itu, Kadisperindag Pekanbaru Elsyabrina menjelaskan, bagi usaha yang tidak memiliki izin operasional, seharusnya menunda dulu operasionalnya hingga izinnya keluar.
Namun Yusrizal menambahan, kalau izin belum ada maka sesuai aturannya maka operasional usaha Alfamart perlu ditutup untuk sementara.

Terkait hal itu, Kepala Cabang Alfamart Pekanbaru, Lasdri mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat.

“Kita akan berkoordinasi dengan pimpinan kita di Jakarta. Sebenarnya izin kita sedang diurus, cuma tinggal keluarnya saja. Namun kita mengikuti aturan kalau memang begitu adanya,” ujarnya.

Usai kunjungan lapangan, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Novrizal mengatakan, dari temuan di lapangan ditemukan sejumlah pelanggaran. Karena itu, pihaknya meminta Pemko Pekanbaru segera memantaunya. “Begitu juga dampaknya terhadap pedagang kecil. Jangan sampai peluang usaha mereka tertutup,” ujarnya.

Sementara itu untuk ritel Alfamart, Novrizal menilai perlu disikapi secara lebih serius, karena belum memiliki izin, namun sudah beroperasi.

“Seharusnya dilakukan secara profesional, urus izinnya dulu. Kalau masalah untuk menutup Alfamart, itu wewenangnya dinas terkait. Kalau tidak sesuai, tentu mereka yang lebih tahu,” ujarnya. (dan/ben)

BACA JUGA :