Tingginya Biaya Izin Olah Gerak Kapal

20 December 2012, 08:50
0 komentar | Dibaca: 1,047
Haluan Media : Situs Berita Terbaru & Aktual Padang , Riau dan Kepri | Tingginya Biaya Izin Olah Gerak Kapal
Kantor Dirjen Perdagangan Laut Karimun

Karimun – Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin, SH mensyinyalir kebijakan pejabat otoritas pelabuhan belum sepenuhnya mendukung kegiatan investasi. Bahkan diduga kebijakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tingginya biaya operasional izin olah gerak kapal kapal yang dipungut Adminsistrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Balai Karimun dianggap tidak rasional. Hal ini merupakan salah salah satu contoh kebijakan yang dapat mengganggu iklim usaha dan investasi,” kata Jamaluddin, Rabu (19/12).

Jamaluddin mengaku cukup terkejut dengan adanya biaya izin olah gerak kapal yang diurus para agen kapal berlaku setiap dua minggu dengan besaran pengenaan biaya setiap kapal bervariasi. Ada kapal hisap yang dikenakan biaya pengurusan sebesar Rp3,5 juta, namun ada juga Rp2,5 juta. Ada juga sebelumnya para pemilik kapal hisap mengaku mengeluarkan biaya untuk pengurusan izin olah gerak kapal sampai Rp 30 juta, Rp 25 juta, sampai Rp20 juta.

“Keluhan pengusaha para pemilik kapal hisap timah ini tentunya perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Jangan sampai iklim usaha dan dunia investasi di Bumi Berazam ini terganggu oleh ulah oknum-oknum pejabat adpel yang tidak bertanggung jawab,” tegas Jamaluddin.

Jamaluddin juga menyampaikan apresiasi dengan keberanian para pengusaha pemilik kapal hisap timah yang berani melawan menyampaikan keluh kesahnya terkait adanya biaya yang menurut mereka tidak ada sesuai aturan dan peraturan yang berlaku

“Jika memang tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku bisa dikategorikan sebagai bentuk pungutan liar (pungli) dan ini jelas merugikan pengusaha dan mengganggu iklim investasi di sini,” ujar Jamaluddin.

Jamaluddin juga mengatakan, sepanjang yang ia ketahui terkait pengurusan izin olah gerak kapal yang dikeluarkan Adpel Tanjung Balai Karimun tidak ada pengenaan biaya-biaya sampai Rp30 juta, Rp25 juta atau Rp20 juta.

“Pernyataan dari kepala adpel yang menyatakan adanya pengertian dan win-win solution dari para agen dan pemilik kapal, tidak bisa dibenarkan juga karena segala sesuatu ada aturan dan ketentuan yang mengatur.

“Sepengetahuan saya Adpel hanya mempunyai kewenangan menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan,” jelas legislator dari PDI P ini. Biaya perizinan olah gerak kapal tidak termasuk dalam jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Jika saya keliru tolong diluruskan, jenis penerimaan negara bukan pajak meliputi salah satunya penerimaan dari jasa tranportasi laut yang terdiri dari jasa kepelabuhan berupa jasa pelayanan kapal hanya ada jasa labuh, jasa pandu, dan jasa tunda dan jasa tambat. Nah yang menjadi pertanyaan biaya perizinan olah gerak kapal masuk ke mana dan kemana dana-dana tersebut di storkan,” ucap Jamaluddin.

Sebelumnnya, Kepala Adminsistrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Balai Karimun, Capt Gajah Roseno saat dikonfirmasi membantah semua tudingan tersebut. Pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan maupun penekanan kepada para agen kapal setiap mengurus izin olah gerak kapal.

“Memang tidak ada tarif resmi yang dikenakan, selama ini kita hanya mengharapkan pengertian dan win-win solution dari para agen dan pemilik kapal,” ujar Gajah.

Menurut dia, izin olah gerak kapal memang merupakan kewenangan dari Adpel Tanjung Balai Karimun yang dikeluarkan setiap 2 minggu sekali sesuai dengan dasar hukumnya, yakni UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 208 ayat 1 dan Pasal 216 ayat 2, PP No 7 Tahun 2000 Tentang Kelautan, PP No 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, PP No 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim Pasal 3,4,5 dan Peraturan Bandar Tahun 1925 Pasal 2 dan 4.

BACA JUGA :