Pekan Kondom Nasional ditentang Keras

JAKARTA, HALUAN MEDIA — Pelaksanaan Pekan Kondom Nasional (PKN) 1-7 Desember 2013 me­ngun­dang badai protes dan penolakan keras dari berbagai Ormas dan elemen masyarakat. Ren­cana kondomisasi dalam rangka pekan peringatan Hari AIDS sedunia dimu­lai Minggu (1/12).

MUI Pusat menya­takan menolak tegas gelaran PKN 2013. Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya, KH Ahmad Cholil Ridwan mene­gaskan, pembagian kon­dom secara gratis tidak layak diterapkan di Indonesia, sebab negeri ini tak berbudaya seperti Barat. “PKN itu identik mendorong orang banyak untuk berzina, hukum­nya lebih haram dari berzinanya sendiri. Ini zina massal namanya, PKN wajib ditolak. Indo­nesia bukan Eropa,” tegasnya dilansir hida­yatullah, Ahad kemarin.

Diwartakan sebelum­nya, PKN digelar oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan produsen kondom DKT Indonesia di 12 kota se-Indonesia. Pada gelaran ini panitia akan membagi-bagikan kondom secara gratis.

Gelaran sepekan (7-12/12) itu dinilai Cholil bukan solusi tepat menanggulangi AIDS. Solusinya dengan penerapan hukum Islam. ”Untuk antisipasi wabah AIDS, hanya dengan berlakukan syariat Islam di negeri Muslim ini. Memberlakukan hukum yang cocok dengan mayoritas sangat demokratis,” serunya.

Senada, Pengurus Muham­madiyah Mustofa B. Nahrawar­daya mendesak, segenap elemen masyarakat menolak ide gila tersebut dan menuntut penghen­tian segala kegiatan yang terkait dengan hajatan itu. “Kepada siapapun yang berani menggelar acara-acara yang merusak mental dan kesehatan generasi muda kita melalui kemasan-kemasan yang seolah-olah adalah aksi sosialisasi pencegahan AIDS, padahal itu cenderung sosialisasi penyebaran AIDS, harus kita tolak,” tegas Mustofa, Minggu (1/12).

Menurutnya, sudah banyak persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia dan belum terpecahkan hingga kini, namun masih ditambahi dengan banyak masa­lah baru yang tak ada manfaatnya.

Untuk itu, perlu dihemat tenaga, anggaran, pemikiran dan peluang agar bisa dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan bangsa. “Presiden harus tegas menolak rencana-rencana yang boleh saya bilang ‘kebablasan’ itu. Tak ada alasan bagi Presiden untuk membiarkan rencana tersebut berlangsung di tengah-tengah rakyat yang mayoritas memeluk Islam. Sebagaimana ajaran Islam, berzina adalah haram, maka tidak boleh ada pihak yang mencoba memak­sakan diri menciptakan situasi kurang bersahabat dengan masyarakat Indonesia yang masih memegang adat ketimuran serta memiliki agama yang menentang zina,” ungkap Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) ini.

Rekasi keras atas Pekan Kondom Nasional 2013 juga mendapat reaksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka menilai kam­pa­nye tersebut bukan solusi mencegah HIV/AIDS, melainkan menimbulkan peluang seks bebas di masyarakat.

“Kampanye pembagian kon­dom sebagai bentuk mencegah HIV/AIDS adalah tindakan irasional. Sebab pembagian dan penyuluhan terkait kondom bukanlah solusi utama dalam pencegahan HIV/AIDS. Tidak sepantasnya lembaga besar seperti KPAN menyelenggarakan kam­panye tersebut,” tegas Kabid Humas Tangsel itu.

Yuli berujar, edukasi pembe­nahan akhlak merupakan hal penting dalam pemberantasan HIV/AIDS. Jika kondom dibagikan secara bebas, sama saja memfa­silitasi masyarakat untuk mela­kukan seks di luar nikah. Apalagi sasaran dalam kampanye tersebut di antaranya lingkungan kampus. Kami tidak bisa men­tolerir rencana konyol itu yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa. “Mayarakat Indonesia mayoritas memiliki keyakinan agama. Semua agama melarang seks bebas, terutama Islam. Kampanye tersebut bertolak belakang sekali dengan jati diri bangsa yang dikenal menjunjung nilai keagamaan. Alih-alih penyelesaian masalah, malah taruhan moral bangsa kian parah,” ujarnya.

Sebelumnya, penolkan juga disampaikan Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Sirodj, dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Ia men­desak Kemenkes mencabut program kampanye kondom kepada masyarakat. Pasalnya program tersebut justru kontra­produktif bagi upaya pemerintah dalam mengurangi atau mence­gah menyebarnya HIV/AID. “Kami terkejut dan terkaget-kaget dengan rencana Menteri Keseha­tan Nafsiah Mboi yang akan membagi-bagikan kondom pada pelajar,” tegasnya.

Said yang juga Ketum PBNU bersama 13 ormas Islam yang tergabung dalam LPOI menegas­kan bahwa program pembagian kondom oleh Kemenkes tidak bisa ditolerir. Karena program tersebut menurut LPOI justru mentolerir adanya hubungan seks bebas yang dengannya justru membe­rikan dorongan psikologis bagi para pelajar untuk berbuat seks. “Mau jadi apa negara ini kalau seakan-akan dipersilahkan pakai kondom. Kami meminta rencana tersebut dicabut,” ucap Said.

Sementara itu, Memnkes Nafsiah Mboi berdalih, Kemen­terian Kesehatan tidak terlibat dalam acara Pekan Kondom Nasional yang digelar di 12 kota di Indonesia pada 1 – 7 Desember 2013. Kata Menkes, program itu dibuat oleh produsen kondom DKT Indonesia. “Jadi, jangan beritakan Menkes bagi-bagi kondom, ya,” kata Nafsiah Mboi .

Menkes mengatakan, tahun lalu pihaknya memang ikut dalam program Pekan Kondom Nasional itu, tapi tahun ini tidak.

Tapi dia mengakui pembagian kondom biasanya dilakukan tidak di sekolah atau di kampus melainkan di tempat-tempat yang rawan dengan kegiatan seks yang beresiko penularan HIV/AIDS seperti di kawasan pelacuran, tempat hiburan malam, dan kalangan pengguna narkoba.

Dia menambahkan, kondom bukan barang terlarang seperti narkoba sehingga pembagian kondom tidak perlu dirisaukan. Katanya, sosialisasi kondom telah dilakukan oleh Kemenkes di Indonesia sejak tahun 1970-an. Tujuannya pun, kata Menkes bukan untuk menganjurkan seks bebas tapi untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

Dia menilai pembagian rokok gratis di tempat-tempat umum lebih berbahaya ketimbang pembagian kondom. “Dari coba-coba jadi ketagihan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPAN bersama dengan DKT Indonesia berencana menye­lenggarakan Pekan Kondom Nasional (PKN) ke-7 yang tahun ini akan dimulai satu hari sebelum Hari AIDS Sedunia (HAS) yang jatuh pada tanggal 1 Desember dan berlang­sung selama satu minggu sampai 7 Desember. (h/dn/htc/rmo)

 

Boy Rafli Amar Bergelar Datuk Rangkayo Basa

HALUAN MEDIA , BUKITTINGGI — Ke­pala Biro Penerangan Masya­ra­kat Divisi Humas Mabes Polri, Brig­jen Pol Boy Rafli Amar dile­wakan sebagai pengulu dengan ge­lar Datuk Rangkayo Basa di Na­g­ari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, Minggu (1/12).

Dalam prosesi pelewaan itu, ribuan undangan dan warga sekitar memenuhi lokasi kegia­tan. Beberapa kesenian tradi­sional juga disuguhkan untuk memeriahkan prosesi pelewaan tersebut.

Panitia Pelaksana Batagak Panghulu suko koto-Koto Ga­dang Dody R Amar kepada Haluan menyebutkan, prosesi acara batagak pangulu Brigjen Polisi Boy Rafli Amar  Dt Rangkayo Basa, sebelumya dilakukan pada acara ba­kampuang ketek dan bakam­puang gadang. Dalam acara bakampuang ketek tersebut dilakukan perundingan mencari kata mufakat untuk disetujui oleh kaum Suko Koto atas dilewa­kannya gala datuak tersebut.

Sedangkan dalam acara bakam­puang gadang yang dilak­sanakan pada Jumat (29/11) lalu, baru disahkan dan diremikan pengang­katan Boy Rafli Amar Dt Rangkayo Basa sebagai panghulu suku koto-Koto Gadang oleh kaumnya yang disahkan oleh niniak mamak yang 24 yang dihadiri oleh seluruh panghulu Koto Gadang.

Menurut Dodi, diangkatnya Kadiv Humas tersebut dikare­nakan selama ini tidak adanya datuk suko koto yang akan membimbing anak kemana­kannya. Meskipun sudah pernah dilakukan pemilihan datuk suko koto, namun tidak ada kesepa­katan oleh kaumnya. Selain itu Boy Rafli Amar Dt Rangkayo Basa juga dianggap bisa menjadi panutan bagi kaumnya sekaligus bagi para perantau.

“Dengan dilewakannya gala datuak ini diharapkan  dapat memimpin kaumnya  serta mampu membimbing dan menga­yomi anak dan kemenakannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam norma agama dan adat,” pungkasnya.

Sementara itu dalam sambu­tan­nya, Boy Rafli Amar mengung­kapkan, pelewaan itu merupakan perwujudan dari ungkapan adat ‘rajo sakato alam, pangulu sakato kaum’yang berarti tanpa adanya kesepakatan anggota kaum, maka siapapun tak akan bisa jadi pengulu di Ranah Minang.

Mantan Kapoltabes Padang itu juga mengaku, pengukuhan gelar adat ini merupakan peng­har­gaan yang membang­gakan sekaligus mengharukan. Menurut­nya, gelar yang diperolehnya memiliki makna sakral dan punya makna tersendiri.

“Gelar ini bersumber dari kearifan budaya lokal yang akan semakin meningkatkan keperca­yaan diri saya untuk berkiprah, baik dalam lingkungan Ranah Minang, maupun di gelanggang nasional. Kiranya dalam menja­lan­kan tugas dan tanggung jawab saya, selalu didukung dan diawasi,” ujar Boy Rafli Amar.

Penerimaan amanah seorang pengulu itu menurut Boy Rafli dilatarbelakangi oleh kesadaran moral sebagai orang Minang dan ingin berperan serta untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya minang.

Ia mengusulkan, revitalisasi nilai-nilai budaya minang perlu dilakukan. Menurutnya, dinamika kehidupan yang semakin canggih dan arus globalisasi yang sema­kin deras, dibutuhkan format dan cara baru untuk menso­sialisa­sikan dan mengimplementasikan budaya Minang, sehingga generasi muda tidak kehilangan arah.

Alek nagari batagak panghulu tersebut dihadiri oleh Wakil Gubenur Sumbar Muslim Kasim,

Tokoh Minang Emil Salim, Forkopinda Sumbar, Kapolda Brigjen Pol. Nur Ali, Bupati Walikota se Sumatera Barat dan Anggota DPR RI Refrizal. Bahkan acara alek nagari itu mendapat sambutan hangat dari masya­rakat. Ini terlihat dengan antusia­snya masyarakat yang mengha­diri acara alek gadang tersebut.

Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Muslim Kasim me­nyam­paikan, pengangkatan gelar Datuk Rangkayo Basa yang telah terlipat selama 100 tahun merupakan, sebuah momentum membangkik batang tarandam oleh Brigjen Pol Boy Rafli Amar. Dan semangat ini memper­lihatkan nilai-nilai keminangan bagi anak kemenakan sebagai tanggungjawab moral terhadap budaya dan adat dalam perkem­bangan zaman saat ini.

Tokoh sesepuh Minang Emil Salim dalam kesempatan itu juga menyampaikan, fungsi Datuk Penghulu di Koto Gadang ba­gaima­na membangun tanggung jawab terhadap perkembangan kemajuan kampung, untuk kebaikan hidup anak kemenakan.

Boy Rarli Amar lahir di Jakarta 25 Maret 1965.  Dia adalah perwira tinggi polisi yang menjabat Karopenmas Divhumas Polri (Kepala Biro Penerangan Masyarakat-Divisi Hubungan Masyarakat-Kepolisian Republik Indonesia). Dia mendapatkan bintang satunya setelah mendu­duki jabatan tersebut pada bulan  Juni 2012. Sebelumnya, dia menjabat Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi.

Boy Rafli Amar menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Inspektur Dua Polisi (Ipda). Pada tahun 1991 pangkatnya naik menjadi Inspek­tur Satu Polisi (Iptu). Pada saat berpangkat Komisaris Polisi di tahun 1999, dia ditugaskan ke Bosnis sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV.

Boy sempat muncul di berba­gai media, memberikan komentar atas berbagai kasus, termasuk kasus Negara Islam Indonesia (NII), perseteruan Kostrad dan Brimob, Geng Motor, video porno mirip anggota DPR, kartu Inafis, dan TKI korban penembakan polisi Malaysia.

Boy  merupakan putra dari seorang ibu yang berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam dan ayah dari Solok. Dia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Majoindo. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Irawati dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Nama Boy Rafli Amar banyak didengar dan dibaca publik di berbagai media elektronik mau­pun cetak. Apalagi jabatannya sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Polri mengharuskannya menjadi juru bicara kepada publik untuk berbagai kasus yang ditangani pihak berwajib, khusus­nya Mabes Polri. (h/wan/tot)

 

Fashion Show Indojalito Peduli: Lenggang Lenggok Ibu Minang

JAKARTA , HALUAN MEDIA – Salah satu acara yang mendapat perhatian luar biasa sepanjang acara Sumbar Expo 2013 yang berlangsung sejak Kamis malam sampai  Minggu sore ini di Parkir Timur Senayan Jakarta adalah Fashion Show yang berkolaborasi dengan Minang Jazz.

Sepintas memang tidak ada yang istimewa dengan Fashion show kebanyakan. Tata panggungnya sama. Gemerlap lampu warna warni juga sama. Musik pengiring fashion show itu juga tidak ada yang luar biasa.

Satu satunya yang membuat acara ini berbeda dan sangat berkesan  adalah peserta fashion shownya. Kenapa ? Mereka yang tampil adalah ibu ibu muda dan setengah baya, bahkan ada yang sudah punya cucu. Ibu ibu ini tergabung dalam satu wadah sosial yang mereka berinama: Indojalito Peduli yang diketuai Astri Asgani.

“Kalau sudah di atas panggung, kita lupa kalau sudah punya cucu,” kata Elita Basko, salah satu peserta fashion show. Memang tidak mudah bagi Elita untuk mempersiapkan mentalnya untuk tampil pertama kali sepanjang hidupnya.

Bagi Uni At —-panggilan Astri Asgani—- sebagai ketua umum perkumpulam ibu ibu ini, mempersiapkan fashion show ini juga tidak gampang. ” Kita kan tidak ahli dan belum terbiasa membuat acara begini. Tapi begitu ada tantangan dan tim kami solid,  kompak dan semangat yang tinggi, alhamdulilah acara ini bisa kita laksanakan,” kata Uni At.

Dengan balutan pakaian yang dirancang 3 orang disainer top asal Sumatera Barat, ibu ibu ini tampil hampir sempurna layaknya seorang pragawati. Hanya beberapa orang tampak masih kaku dan tegang. Tapi sebagian besar  tampil sangat maksimal.

Hampir semua pakaian yang dikenakan berbahan dasar tenunan dan batik konbinasi. Kalau pun ada dari bahan dasar lain, tapi sudah dipenuhi bordir yang indah dan tampak mewah. Baju baju itu adalah hasil karya kebanggan dari Dian Pelangi, Sarah Tjeha dan Mangala alias Tiong.

Ratusan undangan yang hadir pada Jumat malam itu tampak terpesona melihat lenggak lenggok ibu ibu muda dan setengah baya itu. Tepuk tangan pun bergemuruh ketika para peserta dan para disainer mengucapkan salam.

Diantara tamu yang hadir tampak Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, Hj Vita Gamawan, istri Mendagri Gamawan Fauzi. pengusaha nasional asal Minang H. Basrizal Koto, Budayawan Taufik Ismail, dan beberapa artis asal Minang antara lain Ida Leman.

Penyanyi Minang legendaris Elly Kasim terlibat aktif dalam mengemas acara itu. Elly Kasim tampil dengan 2 lagu pembuka Minang Jazz yakni lagu lama yang tak pernah pudar yakni Kasiah Tak Sampai dan Is Nona. Meski usia sudah mulai lanjut, suara Elly Kasim tampak tidak berubah, masih jernih dan sangat total dalam beryanyi sehingga enak sekali didengar. Beberapa kali terdengar suara teriakan “Tambuah…tambuah” meminta Uni Elly terus bernyanyi, tapi Uni Elly harus patuh dengan Yessy Apriyati sang sutradara, dan Benny Krisnawardi sebagai kareografer acara.

Acara itu terasa semakin berkelas dan tampak ditata sedemikian rupa ketika dikolaborasi dengan Minang Jazz yang diiringi Rynd Band dan tari yang ditampilkan Gumarang Sakti Art.

Sebelum Minang Jazz dan fashion show dimulai, ibu ibu pengurus Indojalito Peduli tampil ke atas panggung menyanyikan lagu Minang Maimbau. Suasana hening sekali dan penonton tampak terkesima dan terdiam mendengarkan lagu kebanggaan urang awak itu. “Onde….yo bana takana wak jo kampuang,” kata salah seorang penonton yang mengenakan baju kurung warna gelap dibalut selendang Koto Gadang.

Tamu tamu yang hadir memang diwajibkan untuk mengenakan selendang oleh panitia. Tema acara itu sendiri Perempuan dan Budaya Minangkabau.  Yang laki laki berpakaian batik. Ini yang membuat suasana jadi tambah semarak. Tata lampu dan sound sistymnya sangat mendukung, Acara ini jauh lebih bagus, lebih mewah dan berkesan dibanding acara pembukaan itu sendiri. “Untuk membuat acara ini Ibu Ibu Indojalito Peduli patungan,” kata Uni At. Kabarnya acara malam itu menghabiskan dana hampir seratus juta. ” Kami tidak melihat besar kecil uangnya, tapi Indojalito Peduli ingin berbuat sesuatu untuk Sumatera Barat,” kata Uni At.

Sebelum membuat acara fashion show, Inojalito Peduli sudah mengadakan beberapa kegiatan sosial di wilayah Jabodetabek dan di Sumatera Barat. **

Fashion Show @Minang Expo 2013

Pintu Rimbo Longsor Padang-Kerinci Putus Total

SOLSEL, HALUAN MEDIA — Longsor yang terjadi di Jorong Pintu Rimbo, Keca­matan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Rabu (23/10)  sekitar pukul 22.00 WIB mengakibatkan seluruh badan jalan tertutup sehingga akses jalan putus total.

Sudah ratusan kendaraan terjebak macet tanpa ada satupun alat berat yang membersihkan tanah longsoran. Diperkirakan panjang antrean kenda­raan mencapai 2 km timbal balik.

Material longsor sangat banyak sehingga tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan peralatan manual seperti cangkul dan sekop. Karena kondisi darurat itu, jalan satu-satunya menuju Kabupaten Solok Selatan dan Kerinci itu terputus.

Para supir memilih mematikan mesinnya dan menunggu sampai onggokan material itu dibersihkan. Tapi entah sampai  kapan? Belum ada kepastian.

Kepala BPBD Kabupaten Solok Selatan, Hamudis yang dihubungi Haluan, Rabu (23/10) malam menye­butkan akan mengkoordinasikan kejadian itu ke Dinas Pekerjaan Umum untuk dicarikan solusinya. Sehingga material longsoran bisa dibersihkan dan lalulintas bisa lancar kembali.

Salah seorang sopir, Eri (28), warga Sungai Penuh mengatakan, longsor tanpa ada hujan tersebut diprediksi terjadi sebelum pukul 22.00 WIB. Karena temannya sesama sopir menempuh jalan itu pukul 21.30 WIB, dan belum terjadi longsor. “Tadi teman saya yang juga sopir lewat di sini, dan belum ada material longsor,” pung­kasnya. (h/col)

Istana Kota Piring Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, HALUAN MEDIA – Kondisi situs cagar budaya Istana Kota Piring yang dibangun pada masa Kesultanan Melayu Raja Haji Fisabilillah kini mengkhawatirkan. Di kawasan itu telah berdiri rumah penduduk dan tembok bekas istana berubah fungsi menjadi tempat menjemur pakaian.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan pelarangan mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah. Namun ironisnya, di sepanjang tembok istana telah berdiri rumah penduduk dan kandang ayam.

Menanggapi hal ini, Presiden Rusdyah Club Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerajaan Riau-Lingga Abdul Malik mengatakan, manusia berbudaya seharusnya menjaga situs sejarah. Mengutip UU Cagar Budaya, Malik menjelaskan bahwa 100 meter dari situs cagar budaya tidak diperbolehkan ada pemukiman.

“Istana Kota Piring merupakan simbol kekayaan budaya kita. Melihat kondisinya sekarang, sudah sepantasnya Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat melindungi situs tersebut,” ujar Malik.

Malik menyarankan agar Istana Kota Piring segera dilestarikan dan dibenahi secara profesional mengingat situs tersebut merupakan salah satu daya tarik wisatawan dan bukti sejarah bahwa dulu Tanjungpinang menjadi salah satu pusat Kesultanan Melayu,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Dadang AG saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan inventarisasi situs cagar budaya Istana Kota Piring. Namun kendalanya, penduduk telah lama bermukim di sana.

“Kita tidak mungkin mengusir mereka. Kalau kita lakukan, pasti akan timbul masalah baru. Untuk itu, sekarang sedang mencari solusi terbaik. Kalau bisa, kita manfaatkan masyarakat yang mendiami tempat tersebut untuk dijadikan penjaga situs,” ujarnya.

Terkait hal itu, kata Dadang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menganggarkan pada APBD-P 2013 untuk pelatihan bagi penjaga situs cagar budaya. “Kita mengharapkan masyarakat sekitar ikut terlibat dalam menjaga situs ini,” ucapnya.

Istana Kota Piring berdiri pada 1777. Dahulu, istana ini merupakan tempat kedudukan Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah. Bangunan istana terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama terbuat dari bahan semen bercampur tanah liat bertahtakan pinggan yang didatangkan dari negeri Cina pada masa pemerintahan Dinasti MIng (1350-1668 M). Pinggan berwarna hijau putih dengan gambar pohon kayu Shongthai dan burung.

Tingkat kedua bertahtakan tembaga dari Manila, Filipina. Tembaga berupa talam yang berukirkan ragam warna. Sedangkan, tingkat ketiga berdindingkan kaca putih dari Belanda, di bagian atas terbuat dari ijuk berwarna hitam.

Saat ini kemegahan Istana Kota Piring telah berubah fungsi. Tembok yang mengelilingi istana menjadi tempat menjemur pakaian dan di bekas bangunan istana juga telah berdiri rumah-rumah penduduk yang dinilai mengurangi nilai sejarah istana ini.

Seorang warga Tanjungpinang Rian mengatakan, banyak warga Tanjungpinang dan wisatawan tidak mengetahui keberadaan situs ini. Sebab menurut dia, selama ini Pemko belum maksimal mempromosikan situs-situs sejarah yang ada di Tanjungpinang. Padahal, kata dia, sebagai kota budaya Tanjungpinang seharusnya mampu menjaga kelestarian peninggalan sejarah. (cw77)

Water Front City di Tarempa Terus Digesa

TAREMPA, HALUAN MEDIA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, melalu Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus menggesa pembangunan tahap I proyek Water Front City di Tarempa, Kecamatan Siantan, Anambas.

Proyek yang menelan dana APBD Pemkab Anambas 2013 senilai Rp21.570.478.000 tersebut dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, sesuai masa kontrak 198 hari sejak Juni 2013 lalu.

Kepala Dinas PU Pemkab Anambas, Eko Sutarso menyatakan optimis terhadap pelaksanaan tahap I dari salah satu mega proyek yang terdapat di pusat ibukota Kabupaten Anambas tersebut, sesuai dengan masa waktu kontrak yang dilaksanakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, tepat waktu hingga akhir Desember 2013.

“Untuk tahap I pembangunan proyek Water Front City di Tarempa tersebut yakni, melalui pemasangan tiang pancang seff fail, termasuk melakukan penimbunan untuk mengunci, agar tiang pancang yang terpasang, tidak lari (lebih kuat,red),” kata Eko.

Disinggung tentang fakta di lapangan, dimana masa kontrak pelaksanaan terhitung sejak Juni 2013, sementara pengerjaannya sendiri baru mulai terlihat awal Oktober ini. Menyikapi hal tersebut, Eko menyebutkan bahwa pengerjaannya sendiri sudah dilakukan oleh pihak perusahaan pemenang lelang sesuai waktu yang ditetapkan, dengan mencetak dan mematangkan tiang pancang yang dibuat oleh perusahaan tersebut.

“Yang jelas, kita tetap optimis untuk terus menggesa pelaksanaan proyek Water Front City sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ucapnya.

Sebelumnya Eko juga menyebutkan, meski pembangunan proyek Water Front City tahun ini baru dianggarkan Rp21,5 miliar APBD 2013, namun diperkirakan proyek ini diperkirakan membutuh dana hingga Rp64 miliar selama masa 3 tahun kedepan.

“Penambahan akses jalan tersebut sebagai salah satu upaya dari Pemkab Anambas memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya sejumlah ruas jalan, termasuk pembangunan proyek Water Front City tersebut,” ungkapnya.

Untuk tahap awal yang dibangun adalah pemasangan sarana bendungan laut (shed felt), termasuk pemasangan beberapa tiang panjang lainnya.

“Total biayanya sekitar Rp64 miliar yang berasal dari APBD murni KKA secara bertahap,” katanya.

Tujuan peningkatan akses sarana Water Front City ini, katanya, selain untuk menambah keindahan Kota Tarempa sebagai pusat pemerinahan Anambas, juga langkah antispasi kedapan terhadap peningakatan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Anambas.

Diakuinya, proyek pembangunan proyek Waterfront City ini salah satu dari tiga mega proyek yang akan dikrjakan pada 2013 ini.

Proyek besar lainnya pembangunan runway Bandara Jemaja, dan pebangunan Masjid Raya Anambas. Akses jalan Semen Panjang ini cukup dikenal oleh masyarakat di Anamabs. Selain fungsinya sebagai sarana transportasi, jalan ini juga menjadi lokasi wisata warga setempat. Hanya saja, saat ini kondisi fisik jalan semakin tua dan sudah banyak krusakan hingga perlu dibenahi.

Bupati Kepulauan Anambas, Drs Tengku Mukhtaruddin menyampaikan, sebagai daerah pemekaran yang baru dibentuk sekitar 5 tahun lalu, perekonomian Anambas belum berjalan seperti daerah lainnya. Daerah ini juga tertinggal dibanding daerah lain di Kepri sehingga perlu dipacu pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Daerah ini butuh banyak investasi khususnya pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat, untuk itu dibutuhkan peran swasta selain pemerintah untuk membangun berbagai proyek di Anambas,” ucap Tengku.(nel)

Kapolda Kepri: Kondisi Batam Kondusif

BATAM, HALUAN MEDIA – Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Brigjen Pol Endjang Sudradjat menegaskan bahwa situasi Kota Batam tetap terkendali. Dia memastikan, aparat kepolisian, didukung TNI, selalu bersiaga guna menyiptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Batam, pendatang maupun para investor.
“Saat ini, saya nilai Batam masih aman dan kondusif,” ujar Kapolda kepada wartawan di halaman Kantor BP Batam.

Seperti diketahui, ribuan masyarakat Kelurahan Tanjunguma, Kecamatan Lubukbaja, Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (23/10). Massa yang sudah berkumpul sejak pukul 09.30 WIB itu menuntut BP Batam segera menetapkan wilayah mereka seluas 108 hektar sebagai kampung tua.

Namun, dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat Tanjunguma, Gubernur Kepri H Muhammad Sani dan Ketua BP Batam Mustofa Widjaja tidak menemukan kata sepakat. Saat perwakilan masyarakat menyampaikan hasil pertemuan tersebut, secara spontan emosi massa tersulut.

Massa yang marah, kemudian melakukan pengrusakan pagar berduri yang dipasang polisi di depan kantor BP Batam, berupaya merubuhkan pintu gerbang dan merangsek masuk ke area Kantor BP Batam sembari melemparinya dengan batu dan kayu. Polisi yang melihat tanda-tanda massa mulai bertindak anarkis, langsung mengambil tindakan persuasif. (baca: Belasan Orang Diamankan)

“Kami sudah melakukan langkah yang persuasif, tapi sejak awal kami sudah melihat tanda-tanda massa mau anarkis, seperti merusak pagar berduri,” ujar Kapolda.

Kata Kapolda, jika pihaknya membiarkan massa, maka aksi demo bisa berujung pada kerusuhan. Polisi pun mencium gelagat kalau Kantor BP Batam berpotensi dibakar. Karenanya, polisi mengambil tindakan tegas, membubarkan pengunjukrasa.

Menurut Endjang, aksi demonstrasi tidak dilarang karena hal ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Namun sebaiknya dilakukan dengan cara-cara damai dan simpatik.

Kata dia, aparat kepolisian yang dibantu TNI, sudah mengamankan beberapa titik di Batam yang dianggap rawan, di antaranya fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan, kantor-kantor pemerintah, perumahan di sekitar Batam Centre hingga ke kawasan pemukiman Tanjunguma.

“Saya tidak tahu berapa penjagaan di masing-masing titik tersebut. Tapi saya menilai Batam masih aman dan kondusif,” katanya.

Untuk mengawal aksi kemarin, kata Kapolda, ada sekitar 1.644 personil yang berasal dari Polri dan TNI. Selain dari jajaran Polda Kepri, pasukan juga didatangkan dari Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi dan dari Polda Metro Jaya, Jakarta.

Apakah Batam menerapkan status Siaga 1 sebagaimana informasi yang beredar di lapangan? menurut Kapolda, sampai sekarang Batam tidak perlu Siaga 1. Dia memastikan Batam masih aman.

“Batam tidak siaga. Batam aman dan kondusif,” tegasnya.(byu/par)

Batu Lumut Sungai Dareh di Populerkan Obama

DHARMASRAYA, HALUAN MEDIA – Popularitas batu lumut Sungai Dareh, Kabupaten Dharmasraya yang disebut juga sebagai giok Sumatera terus meroket. Selain disebabkan keindahannya, kepopuleran batu lumut Sungai Dareh secara tidak langsung juga dipengaruhi Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Presiden pertama AS dari keturunan kulit hitam tersebut memasang batu akik lumut Sungai Dareh tersebut di jari manis kanannya.

Semenjak kabar Presiden Oba­ma memasang cincin bermata lumut dari Dharmasraya itu tersiar, nama batu cincin akik ini pun terus melejit. Dampaknya, semakin banyak orang yang gemar dengan batu berwarna hijau lumut tersebut, mulai kalangan ma­syarakat biasa, pengusaha, pejabat daerah, pejabat pusat, para politisi dan lainnya. Batu lumut asal Sungai Dareh ini pun laris manis di pasaran.

Giok Sumatera ini telah beredar di pasaran sejak 50 tahun lalu. Dalam lima tahun terakhir, nama­nya terus naik daun sehingga harga batu yang berasal dari Batanghari itu melambung. Kadangkala stok di pedagang juga kosong.

Terus melejitnya kepopuleran batu lumut Sungai Dareh ini juga tak terlepas dari gencarnya promosi yang dilaksanakan Pemkab Dhar­masraya. Promosi itu dila­kukan melalui pemberian cendera mata kepada tamu-tamu, mulai tamu dari lingkungan Sumbar, provinsi lain dan tamu-tamu dari pemerintah pusat dan mem­promo­sikannya melalui berbagai pameran.

Ditambah lagi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mendagri Gamawan Fauzi akhir-akhir ini turut memakai batu lumut Sungai Dareh ini di jari mereka sehingga penilaian masyarakat di pasaran naik drastis.

Salah satu pengrajin batu akik di Simpang Tiga Pasar Lama Pulau Punjung, Harmadi Tanjung (38) yang mewarisi usaha orang tuanya Rasidin Tanjung (alm) di tokonya Senin (28/5) mengisahkan, ia telah 25 tahun menggeluti usaha batu akik dan sekaligus memasarkannya ke berbagai daerah bahkan sampai ke Malaysia. Pada acara-acara pergelaran dan pameran Harmadi juga sering hadir mem­promosikan giok Sumatera ini.

“Harga batu akik saat ini memang jauh lebih tinggi. Untuk ukuran 2 hingga 40 gram, berkisar dari Rp100 ribu sampai jutaan. Warna batu ada 68 warna. Jenis yang sangat populer diantaranya kumbang jati dan pucuk pisang. Batu ini memiliki empat kesamaan warna, yaitu dengan kopas, jamrud, giok dan yakub,” terangnya.

Disebutkannya, untuk penjualan rata-rata sehari sekitar Rp400 ribu. Itupun karena menerima asahan dari pelanggan, “Tahun 1997 dulu saya pernah disekolahkan Pemprov Sumbar ke Jakarta, Bandung dan Jawa Tengah selama tiga bulan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengelola batu akik. Untuk gagang atau ikat batu cincin ini, saya mendapatkannya dari empat pengrajin gagang cincin yaitu dari Bukittinggi dan Pariaman yang berjenis silver dan stainless,” ungkapnya lagi. (Laporan Feri Maulana)

Persoalan RS Siloam Padang Tuntas Oktober

PADANG, HALUAN MEDIA — Ketua Pa­nitia Khusus (Pansus) Persoalan Rumah Sakit (RS) Siloam di DPRD Kota Padang, Erison, menyatakan pihaknya memasang target, paling lambat akhir Oktober 2013 persoalan RS Siloam tuntas diputuskan oleh DPRD Kota Padang. Isi keputusan itu bisa saja memerintahkan untuk menghentikan proyek itu atau juga bisa sebaliknya, memerintahkan untuk dapat melanjutkannya.

“Kami terus mengawal masalah Si­loam ini. Bahkan, terus mem­pro­ses­nya hingga tuntas,” kata Ketua Pan­sus Siloam DPRD Kota Padang Eri­son kepada Haluan, Selasa (24/9).

Dalam pekan ini, berdasarkan hasil rapat internal pansus, jika tidak ada halangan akan memanggil pihak Pemko Padang seperti, Bapedalda, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan  Badan Investasi.

“Nantinya, kami akan memperta­nya­kan dan meminta kejelasan terhadap perencanaan pembangunan RS Siloam, termasuk dampak lalu lintasnya, dan apakah sudah melalui prosedur atau belum?” tegas kader demokrat ini.

Kemudian, langkah selanjutnya pansus akan mempertemukan secara bersama-sama antara Pemko Padang dan MUI. Dikatakannya, jika dari hasil rapat kerja nanti ditemukan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pembangunan RS Siloam beserta sekolah dan malnya bisa dihentikan.

Tapi, jika memenuhi aturan yang berlaku, maka bisa dilanjutkan. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman mengharapkan, pansus bekerja serius dan tidak diintervensi.

“Secepatnya, pansus harus menun­taskan persoalan Siloam ini. Sehingga, tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Kota Padang,” kata kader PKS ini. Sebab, masyarakat saat ini masih menunggu kejelasan dan keputusan yang legal dari DPRD dan pemerintah. (h/ade)

situs berita terbaru dan terkini